pertemuan 14 Makalah Terstrukrur nilai2 pacasila etika bisnis

prev next

Rabu, 13 Januari 2021

pertemuan 14 Makalah Terstrukrur nilai2 pacasila etika bisnis

MAKALAH MENGENAI IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM ETIKA BISNIS DAN PROFESI

Disusun Oleh :

SILVIYA RACHMAWATI

Nim : 01217105

Prodi : Manajemen-B

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

DESEMBER 2020

Pengertian

Implementasi Pancasila adalah, perwujudan nilai moral yang dijadikan sumber pembentukan norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijabarkan dalam peraturan perundangan hukum serta dijadikan pedoman dalam bertingkah dan berperilaku (Uzey, 2010).

Secara pengertian Nilai Pancasila menurut para Alhi adalah, nilai moral yang dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Prayitno, 2009).

Etika bisnis merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu etika dan bisnis. Istilah etika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu dalam pembuatan keputusan. Istilah bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna memperoleh keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktiko (2009: 23-24)

Peran Pancasila Sebagai Sumber Etika Bisnis dan Profesi

Menurut Prayitno (2009), Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. TAP MPR tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Salah satu etika Bangsa Indonesia adalah etika ekonomi dan bisnis. Sistim ekonomi suatu negara tentunya akan mempengaruhi etika bisnis dan profesi bangsa tersebut. Indonesia pernah menganut sistim ekonomi komunis dan kapitalis yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Kedua sistim tersebut hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran/kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia yaitu kebahagiaan di akhirat, yang hanya dapat dicapai bila umat manusia mengakui dan menyadari keberadaan Tuhan sebagai kuatan tak terbatas (Agoes & Ardana, 2009:70).

Sistem ekonomi Pancasila memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistim ekonomi ekstrem yaitu komunis dan kapitalis, seperti yang diterangkan oleh Agoes & Ardana (2009:73). Ciri keadilan dan kebersamaan pada system ekonomi Pancasila diambil dari sistem komunis, ciri hak dan kebebasan individu diambil dari sistem kapitalis, ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya.

Sila ke-1: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prayitno (2009), nilai-nilai ke-Tuhanan sebagaimana terkandung dalam agama-agama yang dianut bangsa mengandung nilai-nilai yang mengayomi, meliputi dan menjiwai keempat sila yang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara dan peraturan perundang-undangan negera, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dengan nilai-nilai etis dalam sila pertama harus mendasari dan menjiwai nilai etis keempat sila yang lain.

Sila pertama ini melandasi keberadaan teori etika Teonom. Menurut Agoes & Ardana (2009:52), teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah Allah sebagaimana telah dituangkan dalam kitab suci. Ada empat persamaan fundamental filsafat etika semua agama yaitu:

· Semua manusia mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Budha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surge.

· Semua agama mengakui adanya Tuhan dan kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini.

· Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir umat manusia yang terpenting.

· Semua agama mempunyai ajaran moral yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak dijumpai di semua agama, tetapi ada juga yang bersifat spesifik/berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prayitno (2009) mengatakan bahwa sila ini setidak-tidaknya memberi pengakuan bahwa manusia yang hidup di negeri ini dan merupakan warga yang sah di negeri ini diperlakukan secara adil dan beradab oleh penyelenggara negara, termasuk hak dan kebebasannya beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai bahwa suatu tindakan yang berhubungan dengan kehidupan bernagara dan bermasyarakat didasarkan atas sikap moral, kebajikan dan hasrat menjunjung tinggi martabat manusia, serta sejalan dengan norma-norma agama dan social yang teah berkembang dalam masyarakat sebelum munculnya negara. Ia juga mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap budaya dan kebudayaan yang dikembangkan bangsa yang beragam etnik dan golongan.

Sila kedua ini sesuai dengan teori etika Hak. Agoes & Ardana (2009:49) mengatakan bahwa teori Hak adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Teori ini sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat yang sama. HAM didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu:

· Hak hukum, adalah hak yang didasarkan atas system/yurisdiksi hukum suatu negara, dimana sumber hukum tertinggi adalah UUD negara tersebut.

· Hak moral, dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau kelompok. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan itu tidak melanggar hak-hak orang lain.

· Hak kontraktual, mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Dalam sila ini Prayitno (2009) mengatakan, sila ketiga adalah pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang dapat dari berbagai jenis suku, agama dan ras. Di sila ketiga ini sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, karena tanpa adanya pesatuan antara rakyat Indonesia, walaupun Indonesia besar dalam jumlah wilayah dan rakyat semua itu tidak akan berarti tanpa adanya persatuan antara rakyat Indonesia.

Sila ketiga ini sesuai dengan teori etika Deontologi, menurut Agoes & Ardana (2009: 47-48) teori ini mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya baik, alasan untuk membenarkan suatu tindakan yaitu hanya karena kewajiban untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dalam hal ini, kewajiban moral bersifat mutlak tanpa ada pengecualian apa pun. Ini berarti bahwa pedoman yang mengatur perilaku moral manusia harus dapat menjadi hukum universal dan bahwa manusia hendaknya berperilaku sebagaimana ia menginginkan orang lain juga berperilaku yang sama.

Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Prayitno (2009) berpendapat bahwa dalam sila ini terkandung nilai demokrasi:

· Adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab moral terhadap masyarakat, kemanusiaan dan Tuhan

· Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

· Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

· Mengakui perbedaan pandangan dan kepercayaan dari setiap individu, kelompok, suku dan agama, karena perbedaan merupakan kodrat bawaan manusia.

· Mengakui adanya persaamaan yang melekat pada setiap manusia dst.

· Mengarahkan perbedaan ke arah koeksistensi dan solidaritas kemanusiaan;

· Menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat.

· Mewujudkan dan mendasarkan kehidupan berdasarkan keadilan social.

Sila keempat ini, sama seperti sila ketiga yaitu berkaitan dengan teori etika Deontologi. Agoes & Ardana (2009:48) mengatakan bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan. Dengan kata lain, kewajiban moral mutlak bersifat rasional. Dalam hidup bermasyarakat diperlukan landasan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dan untuk menanamkan kepercayaan tersebut diperlukan kejujuran dari semua anggota kelompok. Bila tidak ada kejujuran sesama anggota kelompok, jangan harap ada kepercayaan di antara anggota kelompok tersebut, bila tidak ada kepercayaan, maka kelompok masyarakat tidak akan dapat terbentuk. Dengan contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan jujur merupakan salah satu kewajiban moral yang bersifat universal.

Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Prayitno (2009), keadilan sosial yang dimaksud harus didasarkan pada empat sila sebelumnya.

Keadilan di sini lantas mencakup tiga bentuk keadilan

· Keadilan distributive, menyangkut hubungan negara terhadap warganegara, berarti bahwa negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam membagi kemakmuran, kesejahteraaan penghasilan negara, yang terakhir ini dalam bentuk bantuan, subsidi dan kesempatan untuk hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban yang setara dan seimbang

· Keadilan legal, yaitu keadilan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warganegara terhadap negara, tercermin dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara

· Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga dengan warga lainnya secara timbal balik. Keadilan social tercermin bukan dalam kehidupan social dan pelaksanaan hukum oleh negara, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta lapangan kebudayaan dan pelaksanaan ajaran agama.

Sila kelima ini sesuai dengan teori etika Utilitarianisme. Agoes & Ardana (2009:46) menjelaskan bahwa teori ini berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak. Teori ini mendapat dukungan luas karena mengaitkan moralitas dengan kepentingan orang banyak dan kelestarian alam. Teori ini juga memperoleh pijakannya dalam ilmu ekonomi dan manajemen dengan diperkenalkannya konsep cost and benefit dan paham stakeholders.

Implementasi Pancasila dalam Etika Bisnis dan Profesi

Berdasarkan contoh kasus pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis yang tidak sesuai dengan implementasi Pancasila. Berikut adalah penjabarannya:

1. Implementasi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada beberapa kasus yang terjadi di Masyarakat misal seperti kasus korupsi pada DPR/Pejabat kepemerintahan lainnya , hal tersebut tentu bertentangan dengan ajaran semua agama yang mempunyai ajaran moral yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Tidak ada ajaran agama yang memperbolehkan umatnya untuk melakukan korupsi, sehingga sila pertama Pancasila tidak diimplementasikan pada praktik etika bisnis dan profesi DPR/kepemerintahan lainnya.

2. Implementasi sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Implementasi sila kedua dalam etika bisnis dan profesi adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Teori ini sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat yang sama. Dalam hal ini, PTUN Jakarta memutuskan tindakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR DI mengenai Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin yang melawan hukum adalah "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM".

3. Implementasi sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Apabila DPR terus melakukan pelanggaran etika dan tidak dapat memperbaiki kinerjanya, hal tersebut tentu dapat menimbulkan perpecahan antara pejabat DPR dengan rakyat kecil. Maka implementasi sila ketiga dapat terwujud jika DPR mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

4. Implementasi sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Dalam hidup bermasyarakat diperlukan landasan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dan untuk menanamkan kepercayaan tersebut diperlukan kejujuran dari semua anggota kelompok. Bila tidak ada kejujuran sesama anggota kelompok, jangan harap ada kepercayaan di antara anggota kelompok tersebut, bila tidak ada kepercayaan, maka kelompok masyarakat tidak akan dapat terbentuk. Maka dari itu DPR dalam menjalankan tugasnya, diwajibkan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran. Untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat DPR harus bekerja secara bersih tanpa ada korupsi dan masyarakat yang lain.

5. Implementasi sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Implementasi sila kelima yaitu suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Meskipun beberapa pelanggaran kasus DPR membawa ketidak adilan bagi sebagian rakyat kecil, namun sejauh ini Bulog juga memberikan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari tugas DPR/pejabat pemerintahan dalam kinerjanya